Hunting Secara Menyeluruh Penunggak Pajak Kendaraan Mewah

Hunting Secara Menyeluruh Penunggak Pajak Kendaraan Mewah

Tax Consultant Jakarta – Petugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta serta Polda Metro Jaya tampak mendatangi sejumlah apartemen, rumah sampai diler yang ada di ibukota. Aparat melakukan hal tersebut untuk memeriksa door to door, tentunya sasaran mereka tidak lain adalah para pemilik kendaraan mewah yang belum melakukan pembayaran pajak.

Inspeksi yang dilakukan mendadak tersebut digelar karena setidaknya terdapat 1700 kendaraan mewah di Jakarta yang belum membayar pajak. Petugas akan memberikan tenggat sampai akhir bulan pada para pemilik kendaraan supaya mau melunasi semua beban pembayaran pajak mereka.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan amat sangat menyayangkan karena tidak semua pemilik dari kendaraan mewah mau beritikad baik untuk melunasi hutang pajak mereka, sangat disayangkan karena hingga sekarang masih saja ada pengguna mobil mewah yang berhutang pajak.

Mobil mewah yang ada di ibukota namun tidak membayar pajak tepat waktu akan segera ditindak oleh pemerintah, petugas tidak akan segan lagi untuk melakukan penyitaan kendaraan mewah tersebut.

“Kalau kami menemukan ada pengguna kendaraan mewah yang belum membayar pajak, maka sesuai mekanisme di UU yang masih berlaku kami akan terapkan tindakan sita” ungkap Kepala Unit Samsat Jakarta Pusat.

Proses penyitaan ini ada mekanisme awalnya sebelum akhirnya kendaraan mewah disita. Pertama-tama, pemilik dari kendaraan tersebut akan diberikan surat teguran 3x selama satu minggu. Lantas bila tidak ada tanggapan dari surat tersebut maka petugas akan mengirimkan surat peringatan 2×24 jam.

“Namun apabila surat peringatan masih juga tidak dianggap, maka kami akan mendatangi tempat tinggalnya untuk menyita kendaraan mewah mereka. Tapi untuk melakukan proses sita, kami masih memikirkan tentang lahan untuk menyimpan semua mobil mewah tersebut, karena sampai sekarang belum ada tempat yang cocok” pungkasnya.

Adapun payung hukum mengenai penyitaan telah ada, bisa dilihat di Peraturan Gubernur No. 190 tahun 2017 mengenai Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa yang mana pergub tersebut adalah hasil turunan dari UU no. 19 tahun 2000 mengenai Perubahan atas UU no 19 tahun 1997 mengenai Penagihan dengan Surat Paksa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *